undang undang keprotokolan. Sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Keprotokolan. undang undang keprotokolan

 
 Sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Keprotokolanundang undang keprotokolan  BAB I

0298/1984, tentang keprotokolan yang tadinya digunakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dahulu Dep. substansi undang-undang protokol: tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. BAB I . Tutup. PP No. 2. Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau. 19 November 2010. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 2. Aktivitasnya terdiri atas 5 hal yaitu: 1. Edit. Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan. 5. pengaturan keprotokolan; b. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan. Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. Keprotokolan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 2021, No. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. dep k u m ha m . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, tujuan adanya pengaturan Keprotokolan meliputi 3 hal, yaitu: Memberikan penghormatan kepada. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Perwakilan. UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur mengenai tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang meliputi tata. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Serangkaian. . Menetapkan penyelenggaran keprotokolan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. B. Tentang. 24 Tahun 2009 dan Undang-undang No. NOMOR 9 TAHUN 2010. Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. 1990. Untuk keprotokolan di Indonesia sendiri dahulu di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, namun karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan masa kini sehingga pada tahun 2010 mengalami pergantian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. 3. suria fadliansyah, m. TLN = Tambahan Lembaran Negara. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau. KETERANGAN. InfoASN. Protokoler di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1987, adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang. Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang DETAIL PERATURAN Abstrak. 3. Tentang. U. Pengertian menurut UU No. Jumat, 04 Agustus 2023. Pengertian keprotokolan sendiri menurut UU UU No. Regulasi Bidang Kegiatan Keprotokolan. suria fadliansyah, m. d j pp. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. 9 Tahun 2010. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. a. Pembangunan tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Pengertian Etika dan Etiket Etika berasal dari bahasa yunani yaitu etos yang berarti watak kesusilaan atau kebiasaan. adalah pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman. Penyelenggaraan Acara Resmi di lakukan oleh: lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menurut undang-undang keprotokolan, pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi disebut. Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatakan dalam Pasal 30 ayat 3. Penggunaan istilah “regulasi” di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada sekedar peraturan perundang-udangan. bidang keprotokolan dan yang berkaitan dengan keprotokolan harus berlaku selaras dengan situasi dan kondisi Sebelum lahir Undang-undang keprotokolan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan sebuah fatwa Keprotokolan yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan; Mengingat:E-book Panduan Keprotokolan TATA TEMPAT DALAM ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI DI KOTA/KABUPATEN Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. U. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN. 27. Aturan tentang keprotokolan diatur dalam undang undang tahun. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987): Keprotokoleran adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan aturan dalam acara yang diatur secara kenegaraan atau formal. id) Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa keprotokolan merupakan seperangkat kegiatan, yang berlaku untuk beberapa acara resmi seperti acara kenegaraan dan sebagainya, namun masih terikat dalam aturan-aturan tertentu. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perjalanan dinas Jawavan : b. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. E-book Panduan Keprotokolan TATA TEMPAT DALAM ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI DI KOTA/KABUPATEN Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Dan menghapus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan demokrasi rakyat. 9 Tahun 2010) serta perkembangan pelaksanaanya di Tingkat Nasional dan Daerah; Strategi & Implementasi Tugas Protokoler oleh para pejabat protokoler, Humas dan Rumah tangga Pemda: Memahami tugas dan tanggung jawab Protokoler,Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Tutup. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan. Database Peraturan BPK. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Sebagai negara hukum, keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 1987. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di berbagai bidang. Pelatihan dan Lomba Humas dan Keprotokolan berupa penyampaian materi dan praktik yang dilaksanakan selama 1 hari secara luring di Hotel UC UGM pada. A. Multiple Choice. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. E. 9 Tahun 2010 mengenai keprotokolan. BAB 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-. 31, BN. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa 56 3. Penggunaan Sosial Media Dalam Menyebarkan Program Vaksinasi Covid-19 Di. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan. Definisi protokol Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Please save your changes before editing any questions. bahwa dalam upaya penyesuaian. 9 Tahun 2010 Tentang keprotokolan” yang intinya adalah Serangkaian Kegiatan yang berkaitan dengan aturan, dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara. Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang KeprotokolanUndang-Undang tentang Keprotokolan Nomor 9 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan c. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu menetapkan tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. DI LINGKUNGAN. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. menurut undang-undang keprotokolan, pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011OTK Humas dan Keprotokolan XII – Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen| SMK Tarakanita Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 keprotokolan mempunyai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 yang menjelaskan sebagai berikut. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Keprotokolan no 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan. Diunduh 311 kali; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. 3. UU no 19 tahun 2004 e. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Mengacu pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2010, pasal 4 disebutkan bahwa ruang. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. . training, undang-undang dan peraturan mengenai keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang . E. Judul. pdf. pengaturan keprotokolan; b. Sesuai dengan Undang-undang No. Definisi/Pengertian berbagai terminologi dalam Keprotokolan : 1. Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau 37. Tutup. U. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 1 pt. Pelatihan dan Lomba Humas dan Keprotokolan terbagi dalam 3 kelas berdasarkan minat peserta yaitu Bidang Keprotokolan, Bidang Layanan Informasi, dan Bidang Pemberitaan. Impelementasi Kebijakan Pelayanan Keprotokoleran di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; 3. RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN. Sesuai dengan Undang-undang No. id - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Undang-undang (UU) NO. Tetap keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; c. KEPROTOKOLAN. GO. Mengingat : 1. Nah, Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10). Namun dalam undang-undang tersebut memang dikhususkan pada acara-acara yang bersifat kenegaraan (state/government protocol). Pedoman. Selain pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini juga dibacakan naskah Ikrar yang. 1726, 2015 KOMNASHAM. Tematik. Judul. SOAL HUMAS DAN KEPROTOKOLAN kuis untuk 11th grade siswa. RM Tejo Purnomo SH. Metode keprotokolan di indonesia adalah undang-undang protokol yaitu peraturan perundang-undangan dibidang “domain” keprotokolan dan yang berkaitan “related” dengan keprotokolan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 3. a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kemensetneg Sharing Best Practice Kehumasan dan Pelayanan Keprotokolan dengan. KEPROTOKOLANPengertian keprotokolan sendiri menurut UU UU No. KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Judul. Belum Tersedia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. go. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. Terlebih dahulu, kami akan menerangkan ketentuan pidana terkait suap yang berlaku di Indonesia. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. 4. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 2 -. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan baik dalam acara resmi ataupun acara kenegaraan. Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan : Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Pengaturan tempat duduk 1. Bimtek Keprotokolan – Peraturan Pemerintah (PP) No. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan1. ( Pasal. 5166, LL SETNEG : 22 HLM. wakil. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 4. Menjalankan keprotokolan dengan baik tentu akan memberi citra dan wibawa bagi Lembaga Peradilan itu sendiri. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai wujud penghormatan.